Gaji Kepala Desa Naik 120 Persen Kinerja Para Perangkat Desa dan Kesejahteraannya Meningkat

0
52
Gaji Kepala Desa Naik 120 Persen Kinerja Para Perangkat Desa dan Kesejahteraannya Meningkat

Presiden Jokowi resmi menaikkan gaji kepala desa menjadi minimal 120 persen dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan IIA atau setara dengan Rp2.426.640 per bulan. Penandatangan PP11/2019 adalah wujud janji kenaikan gaji yang pernah Jokowi janjikan kala menemui ribuan perangkat desa di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada Januari lalu. Dengan kenaikan gaji itu, pemerintah berharap kesejahteraan perangkat desa meningkat.

“Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD),” tulis Pasal 81 ayat (1) dalam PP 11/2019, dikutip Jumat (8/3).

Selain kenaikan gaji kepala desa, juga menambah gaji sekretaris desa menjadi paling sedikit Rp2.224.420 per bulan atau setara 110 persen gaji pokok PNS golongan ruang IIA. Besaran penghasilan tetap perangkat desa lainnya ditetapkan paling sedikit Rp2.022.200 atau setara dengan 100 persen dari gaji pokok PNS golongan ruang IIA. Sebagai pembanding, dalam PP43/2014, gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya berdasarkan besaran ADD.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Nasional Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan penyetaraan gaji terdiri dari seorang kepala desa, seorang sekretaris daerah, dan 10 orang perangkat pelaksana secara bertingkat. Kepala desa akan mendapat 100 persen gaji setara gaji pokok PNS golongan IIA, sedangkan sekretaris desa sebesar 90 persen dan perangkat pelaksana sebesar 80 persen dari gaji pokok tersebut.

“Tapi penyetaraan ini untuk perangkat desa yang pendapatannya belum setara PNS golongan IIA,” ujar Bambang pada Januari 2019 lalu.

Pembayaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan aparat desa lainnya sebelum Januari 2020 didasarkan pada Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan sebelum PP11/2019 berlaku. Porsi Belanja Desa untuk Penghasilan Aparat Desa Lebih Besar. Dalam PP11/2019, porsi belanja APBDes yang bisa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa juga relatif lebih besar.

Pasalnya, dalam Pasal 100 ayat (1), paling banyak 30 persen dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya, serta tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Dalam aturan baru, operasional pemerintah desa dan insentif RT/RW menggunakan porsi 70 persen anggaran belanja sisanya. Porsi penghasilan tetap aparat desa bisa lebih besar lagi mengingat porsi belanja tersebut di luar penghasilan dari hasil pengelolaan tanah bengkok.

Dalam pasal 100 ayat (2) PP11/2019, Jokowi menyatakan hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya di luar penghasilan tetap.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota,” ujar Jokowi dalam Pasal 100 ayat (2) PP 11/2019.

Comments

comments