PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA BERTEMU JOKOWI

0
18

PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA BERTEMU JOKOWI

Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri-Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam kesempatan itu, berbagai persoalan keperawatan dibahas, termasuk pembahasan soal kejelasan status perawat yang pernah dianggap sebagai nonpegawai negeri sipil (PNS). Ketua Umum PPNI Harif Fadhillah kemudian membacakan beberapa poin terkait usulan PPNI. Pertama, PPNI mendukung program pemerintah yang terkait Nawacita yang berfokus pada upaya preventif dan promotif untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

“Bahwa ketersediaan dan potensi perawat baik dari sisi jumlah kompetensi dan sebaran di seluruh Indonesia, kami mengusulkan perlu ditingkatkan pendayagunaan dalam melaksanakan dan menyukseskan program unggulan pemerintah. Untuk itu, kami mengusulkan adanya kebijakan penempatan perawat di desa dan kelurahan,” katanya.

Harif mengatakan, untuk mendukung usulan tersebut, diperlukan juga instrumen yang lain, seperti dukungan dari Dana Desa yang dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan penempatan perawat di desa tersebut.

“Yang kedua, untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan keperawatan, kami memerlukan adanya struktur keperawatan di tingkat Kementerian Kesehatan yang dapat merumuskan dan menentukan kebijakan strategis terkait dengan keperawatan ini. Sempat ada, tetapi hari ini tidak ada lagi sehingga beberapa kalau kami mengusulkan kebijakan itu meminta cepat terkoordinasi dengan baik, sehingga memerlukan suatu struktur yang dulu pernah ada,” jelasnya.

Harif mengatakan pihaknya bersyukur karena pemerintah telah menyetujui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Harif menambahkan pihaknya masih memerlukan kebijakan yang, jika dimungkinkan, didukung dengan perpres. Ini terkait dengan status para perawat yang pernah direkrut sebagai abdi negara tetapi non-PNS.

Dalam pertemuan itu, PPNI juga menegaskan dukungannya terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional dan implementasi dari Universal Health Coverage BPJS. Meski di beberapa tempat masih mempersoalkan defisit.

Comments

comments